Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat pertemuan dengan Bakamla di Ambon, Rabu (5/2/2025). Foto : Ulfi/Andri

PARLEMENTARIA, Ambon – Perkembangan dunia digital semakin pesat, membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula tantangan, seperti maraknya pornografi, perjudian online, serta lonjakan pinjaman online ilegal yang semakin meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menekankan pentingnya mitigasi terhadap dampak negatif digitalisasi di Indonesia guna menangkal konten ilegal dan merusak di dunia maya. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah menghadirkan aplikasi Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

"Kita harus sadar bahwa setiap kemajuan pasti membawa dampak positif dan negatif. Di era digital ini, pornografi semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, perjudian online berkembang pesat terutama sejak pandemi COVID-19, dan banyak orang akhirnya terjerat pinjaman online ilegal," ujar Dave usai pertemuan dengan Bakamla di Ambon, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat dalam menanggulangi permasalahan ini. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi SAMAN yang telah dikembangkan serta melakukan sosialisasi luas kepada masyarakat.

"Aplikasi ini harus diperkenalkan secara masif melalui jaringan yang sudah ada, seperti tokoh agama, organisasi masyarakat, dan komunitas berbasis digital. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya memilah serta melaporkan konten negatif yang dapat merusak moral serta mengganggu perekonomian bangsa," tegasnya.

Selain itu, Dave menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan aplikasi SAMAN agar tetap relevan dalam menangkal berbagai ancaman digital yang terus berkembang.

"Teknologi terus berubah, begitu juga dengan ancaman di dunia digital. Aplikasi ini harus terus diperbarui, dibuat modul baru, serta dikembangkan fitur tambahan yang lebih efektif dalam memblokir atau menangani konten ilegal," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat serta rutin melakukan pemantauan terhadap tren yang berkembang.

"Pemerintah harus rutin 'belanja masalah' agar selalu terkini dengan tren di masyarakat. Dengan begitu, aplikasi ini bisa terus disesuaikan dengan kebutuhan dan ancaman terbaru yang muncul," pungkasnya.

Dengan penguatan aplikasi SAMAN serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ruang digital di Indonesia dapat menjadi lebih aman tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. (upi/aha)